Pakar Ekonomi Berikan Insight Terkait RUU PFII
Jakarta, CNBC Indonesia – Pakar ekonomi memberikan masukan terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), terutama terkait modal awal, risiko, dan beberapa fasilitas yang diberikan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty memberikan beberapa masukan terkait rencana pembentukan RUU PFII. Salah satunya yakni lokasi PFII kelak beroperasi.
Masukan Terkait Lokasi PFII
“Kami mendorong terkait dengan lokasi PFII, karena kami mendengar dari berita bahwa lokasi ini akan ditetapkan di Bali. Untuk pemilihan lokasi itu betul-betul perlu kita cermati,” kata Telisa dalam pandangannya di rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/7/2026) lalu.
Telisa menambahkan, penempatan lokasi PFII di Bali perlu dikaji kembali karena ada beberapa aturan yang harus dijalankan, seperti halnya ketinggian gedung.
Pihaknya menyebut, ada aturan yang mewajibkan gedung yang akan dibangun tidak boleh melebihi ketentuan, sehingga potensi pembangunan gedung tinggi untuk kantor PFII tidak bisa dilakukan.
Risiko dan Fasilitas Perpajakan
Telisa melanjutkan, pembentukan PFII juga memiliki risiko sistem, di mana risiko tersebut mulai dari risiko kredibilitas, risiko penyalahgunaan fasilitas, risiko round tripping, dan lain-lainnya.
Telisa juga memberikan masukan terkait fasilitas perpajakan di PFII, agar Indonesia tidak menjadi salah satu negara surga pajak secara penuh.
Salah satu fasilitas perpajakan di PFII yakni fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) sebesar 100%. Pihaknya memberikan pandangan bahwa fasilitas tersebut perlu dikaji lagi.
Penutup
Pembahasan pakar ekonomi mengenai Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menyoroti berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan demi keberhasilan implementasi di masa depan.
Sumber: CNBC Indonesia
