Tiongkok telah mengambil langkah tegas dalam mengontrol mata uang kripto dan perdagangan aset digital spekulatif. Meskipun demikian, negara ini tetap mendorong penggunaan teknologi blockchain dalam sektor keuangan dan infrastruktur data. Pada tahun 2019, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutkan blockchain sebagai inovasi teknologi inti yang penting, dan mendorong aplikasi berbasis blockchain untuk diintegrasikan dalam ekonomi global.
Salah satu contoh implementasi blockchain di Tiongkok adalah sistem faktur elektronik pertama yang diperluas oleh Biro Pajak Shenzhen pada April 2021. Namun, pada tahun yang sama, Tiongkok juga menetapkan larangan nasional terhadap transaksi dan penambangan kripto sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum lebih luas.
Meskipun larangan tersebut, Tiongkok masih menjadi salah satu negara terbesar dalam penambangan Bitcoin. Pada Januari 2026, Tiongkok berkontribusi sebesar 11,7% dari total kekuatan komputasi global dalam penambangan Bitcoin. Meski demikian, Tiongkok terus menunjukkan minat dalam pengembangan teknologi blockchain di berbagai sektor, meskipun pengaturan yang ketat terhadap mata uang kripto.
