Prabowo Ungkap Praktik Mark-Up di Pemerintah, Anggaran Belanja Terselamatkan
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto membeberkan praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang menjadi penyebab pemborosan anggaran negara. Prabowo menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan tindakan untuk menghentikan praktik tersebut.
Saat menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Prabowo mengungkapkan bahwa masyarakat sudah banyak yang mengetahui praktik mark-up dalam belanja pemerintah.
Upaya Pemerintah untuk Menghentikan Mark-Up
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa praktik penggelembungan harga telah merugikan negara dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pemerintah saat ini berkomitmen untuk menghentikan praktik tersebut demi efisiensi anggaran.
Prabowo mengklaim bahwa upaya efisiensi ini telah membuahkan hasil yang signifikan. Pemerintahannya berhasil menghemat anggaran sebesar lebih dari Rp300 triliun. Anggaran yang terselamatkan tersebut dialokasikan untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil Penghematan untuk Program Kesejahteraan Masyarakat
Salah satu program yang didanai dari anggaran hasil penghematan adalah program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan 5.000 unit jembatan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 serta renovasi gedung sekolah di berbagai daerah.
Prabowo menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang efisien untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang termasuk renovasi dan pembangunan sekolah yang sebagian besar telah lama terbengkalai.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintahannya, Prabowo menargetkan pembangunan lebih dari 100.000 sekolah hingga tahun 2027 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di Indonesia. Penghematan anggaran diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.
