Presiden Prabowo Subianto mengaitkan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah dengan potensi kebocoran anggaran negara. Menurut dia, kebutuhan dana yang besar untuk memenangkan kontestasi dapat mendorong kepala daerah mencari pembiayaan melalui proyek dan anggaran pemerintah setelah terpilih.
Prabowo menyampaikan pandangan itu dalam wawancara dengan sejumlah media di Hambalang, Bogor, pada 6 September 2026. Ia mengatakan, sebelum menjabat sebagai presiden, dirinya telah memahami adanya kebocoran dalam APBN dan APBD yang diperkirakan mencapai sekitar 30 persen.
“Jadi kalau kita lihat waktu saya dipilih dan saya sebelum bahkan saya ambil alih. Saya sudah mengerti bahwa kebocoran dari APBN dan APBD itu ya sekitar 30%. Ya. Ya. Di sumber cash, ini sumber uang tunai bocor,” ujar Prabowo.
Ia menyebut persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan pola belanja pemerintah, termasuk belanja barang dan pegawai yang dinilai boros. Namun, Prabowo juga menyoroti faktor biaya politik dalam pemilihan kepala daerah sebagai salah satu persoalan yang dapat memperbesar tekanan terhadap anggaran.
Biaya politik dan tekanan mencari pembiayaan
Prabowo mengatakan, biaya untuk memenangkan pemilihan bupati dalam sejumlah situasi dapat mencapai Rp50 miliar. Dalam dialog tersebut, ia juga membenarkan adanya angka sekitar Rp200 miliar untuk memenangkan pemilihan gubernur.
Menurut Prabowo, biaya besar itu pada akhirnya perlu dikembalikan oleh kandidat yang telah memenangkan pemilihan. Kondisi tersebut, kata dia, dapat mendorong kepala daerah mencari proyek dari APBN atau menggunakan APBD.
“Rp200 miliar. Iya. Ya. Gimana dia mau kembalikan coba kalau dia tidak ngemplang APBD?” ujar Prabowo.
Ia menilai mahalnya ongkos politik dapat menciptakan kebutuhan pembiayaan ilegal setelah kontestasi berakhir. Karena itu, Prabowo mendorong perubahan sistem politik untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan peserta pemilu.
Usulan bantuan partai dan kampanye tanpa biaya
Salah satu gagasan yang disampaikan Prabowo adalah memberikan bantuan pembiayaan melalui APBN kepada partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu. “Mungkin perlu partai yang lolos threshold dapat bantuan dari APBN. Itu kedua,” katanya.
Prabowo juga mengusulkan agar lembaga penyiaran menyediakan waktu siaran bagi peserta pemilu selama masa kampanye tanpa biaya. Ia berpendapat frekuensi penyiaran merupakan sumber daya publik yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan lebih setara kepada partai politik.
“Jadi kalau menurut saya yang pikiran saya, saya juga nyontek dari Eropa, dari mana kalau musim kampanye tiap televisi harus memberi waktu, siaran, iklan TV dan pidato partai-partai tanpa biaya,” ujar Prabowo.
Konsep serupa, menurut dia, dapat diterapkan pada radio. Untuk kampanye luar ruang, Prabowo mengusulkan agar setiap kota dan kabupaten menyediakan lokasi khusus pemasangan alat peraga kampanye dengan porsi yang sama bagi setiap peserta.
“Kalau ada ada 18 peserta. Dikasih 18 masing-masing haknya sama. Kurangi lagi biaya,” katanya.
Prabowo mengakui jual beli suara tetap menjadi persoalan dalam pemilu. Namun, ia menilai pengurangan biaya kampanye dapat membantu mencegah munculnya kebutuhan akan “dana siluman” setelah pemilihan.
“Jadi kita harus berani mencari sistem-sistem yang mengurangi ongkos-ongkos politik. Akhirnya orang cari dana siluman dan sebagainya,” ujar Prabowo.
