Indonesia, melalui keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, sedang menjadi sorotan internasional. Langkah ini dianggap memiliki potensi untuk memperluas diplomasi, namun juga membawa risiko jika hanya berfungsi sebagai simbol tanpa agenda yang jelas. Menurut Ahmad Khoirul Umam, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) Universitas Paramadina, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut perlu dilihat dari sudut pandang pragmatis dan strategis. Dalam situasi politik internasional yang semakin mengutamakan transaksi dan kekuatan, kehadiran di forum global seperti Dewan Perdamaian masih memiliki relevansi yang penting.
Umam menekankan bahwa langkah Indonesia ini sangat diperlukan mengingat masalah Palestina selama ini telah tertatap dalam kebuntuan struktural. Resolusi-resolusi PBB tidak berjalan efektif, dan mekanisme multilateral cenderung melemah. Kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian diharapkan bisa membawa perspektif Global South, serta menunjukkan aspek kemanusiaan dalam masalah tersebut. Namun, adalah kunci bahwa Indonesia harus memastikan bahwa keikutsertaan ini tidak sekadar sebagai simbol, tapi juga dijalankan secara aktif dan substansial.
Selain itu, Indonesia juga diharapkan untuk mengangkat agenda konkret, seperti gencatan senjata berkelanjutan dan akses kemanusiaan tanpa syarat. Posisi Indonesia dalam forum ini juga disarankan untuk memperkuat koalisi dengan negara-negara kekuatan menengah, agar tekanan terhadap proses perdamaian menjadi lebih kuat. Dengan demikian, partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Trump tidak hanya sekadar menjadi aksi simbolik, tapi juga sebagai alat aktif dalam diplomasi global.
