Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini merilis aturan baru terkait pengenaan pajak bagi kendaraan listrik di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat secara resmi diumumkan pada 1 April 2026. Sebelumnya, kendaraan berbasis listrik tidak termasuk dalam objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, dengan aturan baru ini, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tidak lagi dikecualikan secara otomatis dari pengenaan pajak daerah, yang berdampak pada kewajiban membayar PKB, Opsen PKB, dan SWDKLLJ bagi kendaraan listrik.
Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan menggambarkan simulasi pajak untuk kendaraan listrik seperti Wuling Air EV dan BYD Atto 1. Sebagai contoh, untuk Wuling Air EV, biaya pajak yang sebelumnya sekitar Rp 143 ribu, kini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 3 jutaan. Adapun perinciannya berdasarkan tipe kendaraan, seperti Wuling Air EV Lite Standard, Wuling Air EV Lite Long Range, Wuling Air EV Lite Pro Long Range, BYD Atto 1 Tipe Standar, dan BYD Atto 1 Varian Lebih Tinggi. Kenaikan ini terjadi karena adanya penyesuaian aturan yang mengharuskan kendaraan listrik membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kebijakan perpajakan baru untuk kendaraan listrik di Indonesia berdampak pada pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan listrik terkait pajak otomotif. Simulasi yang disajikan memberikan gambaran jelas mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan untuk kendaraan listrik tertentu, sekaligus merupakan langkah pengaturan pajak bagi kendaraan ramah lingkungan guna mendorong penggunaan kendaraan bersih di Indonesia.
