Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, telah mengadakan pertemuan untuk membahas pandemi Covid-19 dan batas waktu pelonggaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sri Mulyani mengatakan bahwa dia sering ditanyai dan dikritik mengenai alasan pelonggaran defisit hanya dilakukan selama tiga tahun. Salah satunya adalah dari agensi pemeringkat utang global. Namun, tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.
Oleh karena itu, Sri Mulyani memberikan penjelasan mengapa defisit APBN harus dikembalikan di bawah 3% dalam tiga tahun setelah munculnya pandemi. Dia mengkhawatirkan adanya risiko pelebaran defisit yang dapat membuat negara terlena untuk terus berutang dan kesulitan dalam memulihkan defisit APBN karena beban bunga utang yang tinggi.
Sri Mulyani juga menyebut bahwa banyak negara Amerika Latin telah pulih dari beban utang sejak 1980-1990 dan kini menghadapi masalah krisis utang. Krisis utang juga merambah ke negara-negara Afrika dan 60 negara berpendapatan menengah lainnya.
Sebagai solusi, Sri Mulyani menjelaskan bahwa patokan defisit tidak boleh lebih dari 3% dan rasio utang maksimal 60% dari PDB telah diadopsi dari Maastricht Agreement di Uni Eropa yang terbukti efektif menjaga ekonomi negara-negara anggotanya dari krisis utang.
Pada tahun 2020, saat defisit APBN mencapai 6,1%, tingkat rasio utang Indonesia terhadap PDB telah mencapai 41%. Namun, dengan defisit APBN per 31 Agustus 2023 sebesar 2,84% dari PDB, rasio utang Indonesia menjadi 37,84% atau senilai Rp 7.870,35 triliun.
