Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa pada Jumat, 15 Agustus
DPRD Pangandaran Raih Peringkat Terbaik JDIH di Tingkat Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran berhasil meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam kategori Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat
Sri Rahayu Memperjuangkan Kepentingan Rakyat: Pengalaman 3 Periode di DPRD
Anggota DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, telah menjalani tiga periode masa jabatan dan saat ini menunjukkan optimisme dalam usahanya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Raperda RPJPD 2025-2045 DPRD Pangandaran: Pembangunan Jangka Panjang
Pada hari Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana
Sorotan DPRD Pangandaran: Opini WDP BPK & Rekomendasi Kunci
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sangat memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah
Optimalisasi PAD & Penuntasan Masalah Keuangan DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan serangkaian rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan
DPRD Pangandaran Berupaya Pelunasan Utang Dana Desa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memiliki dorongan kuat kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH)
Strategi Efisiensi DPRD dan Pengelolaan Utang di Pemkab Pangandaran
DPRD Kabupaten Pangandaran menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengelolaan keuangan yang baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD, Asep Noordin, mengungkapkan upaya
Puasa Anggaran untuk Solusi Efisiensi Keuangan DPRD Pangandaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah mempertimbangkan langkah-langkah pengetatan fiskal secara signifikan untuk menghadapi situasi keuangan daerah yang sedang dihadapi
