Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa program Kartu Prakerja untuk bekerja sama dengan pemerintahan Australia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan, peluang kerja sama ini diperoleh saat bertemu dengan Menteri Sains dan Industri Australia Ed Husic di sela KTT Khusus ASEAN-Australia pekan ini.
Ia mengatakan, kerja sama dalam program Pra Kerja dengan Australia ini penting karena negara itu menurutnya kuat dalam hal pelatihan dan pendidikan kejuruan atau Vocational Education and Training (TVET).
“Jadi TVET ini juga akan didorong kerja sama dengan Indonesia, bahkan kami sedang melihat menjajaki kemungkinan diadakan kerja sama antara Kartu Prakerja dengan TVET,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Menurutnya, melalui kerja sama ini nantinya guru-guru vokasi asal Australia bisa langsung mendidik para peserta program Kartu Prakerja dari negaranya, tanpa harus ke Indonesia.
“Sehingga mereka bisa melakukan pelatihan, gurunya di Australia tetapi bisa diakses oleh para pemuda yang akan belajar dari Indonesia secara online,” tutur Airlangga.
“Jadi ini sedang kami jajaki,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah terus melanjutkan program kartu prakerja yang telah dilaksanakan sejak 2022. Pada 2024, target peserta program ini sebesar 1,14 juta orang.
Pada tahun ini, program Kartu Prakerja ditingkat dengan peningkatan kolaborasi, yakni dorongan program ini supaya bekerja sama dengan lebih banyak lembaga pelatihan untuk menyediakan berbagai pelatihan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Lalu, memperluas jangkauan lebih banyak lagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, juga mendorong keterlibatan Lembaga Pelatihan di lebih banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Peningkatan kualitas pelatihan juga didorong dengan cara menambah moda pelatihan melalui moda asynchronous, yaitu moda pembelajaran mandiri atau Self-Paced Learning (SPL). Metode ini memiliki keunikan karena pelatihan harus diakses sesuai alur/sequence.
