Keterbatasan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan stigma negatif yang melekat pada mereka dalam dunia kerja merupakan tantangan yang perlu dihadapi sekaligus menjadi peluang. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang melibatkan proses penerapan ide bisnis inovatif dan memiliki nilai ekonomi.
Pengembangan kewirausahaan dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas seperti mencapai kemandirian finansial, mendapatkan hak untuk berusaha, menjadi mandiri tanpa mengandalkan bantuan sosial, dan mendapatkan pengakuan atas kontribusinya. Manfaat ini tidak hanya untuk penyandang disabilitas saja, tetapi juga untuk memperkuat keberagaman dalam dunia bisnis.
Salah satu model pengembangan kewirausahaan yang dapat digunakan adalah model sosial berbasis hak, di mana penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari masyarakat kita yang dapat berperan dalam berbagai aktivitas. Penekanan pada model ini adalah bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai aspek kehidupan, bukan lagi dipandang dengan kasihan, melainkan dengan memandang hak-hak mereka.
Model ini tidak hanya menuntut perubahan pola pikir, tetapi juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mudah diakses dan bebas hambatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam dunia kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur fisik, kebijakan inklusif, dukungan pendampingan, pelatihan, dan dukungan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan khusus pengusaha penyandang disabilitas.
Dengan mendorong lingkungan kewirausahaan yang inklusif, kita tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengembangkan iklim inklusivitas di mana keberagaman dihargai oleh masyarakat. Strategi pengembangan kewirausahaan dengan model sosial berbasis hak dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti analisis kebutuhan, memberikan pengetahuan kewirausahaan, pelatihan, pemilihan teknologi yang tepat, pendampingan, dan pembinaan.
Untuk mewujudkan strategi ini, perlu dibangun pusat kewirausahaan terpadu di setiap wilayah yang efektif dalam memadukan potensi lokal. Hal ini sejalan dengan program Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas UKM sejak tahun 2014.
Melihat fungsi PLUT yang fokus pada pendampingan, perlu diperluas fungsi tersebut dalam hal jaringan, dukungan administratif, dan pendanaan yang mendukung pengusaha penyandang disabilitas. Dengan kolaborasi dan kemitraan yang solid, kita dapat mengatasi hambatan sistemik, mendorong perubahan kebijakan, dan menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi pengusaha penyandang disabilitas dalam perekonomian.
Dengan menerapkan model kewirausahaan inklusif berbasis hak ini, kita memperkuat nilai-nilai keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas dalam masyarakat, sehingga memberikan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk berkembang dan memastikan bahwa kewirausahaan inklusif bukanlah sekadar sebuah impian belaka.
