Fusi Intelijen Langkah Strategis untuk Kepentingan Bangsa
MENJELANG pemilihan umum yang lalu, beberapa kritik ditujukan kepada badan-badan intelijen di Indonesia. Publik, misalnya, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai adanya laporan tentang kegiatan dan arah politik partai-partai di Indonesia serta menyebut hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Hal ini juga diikuti dengan tuduhan keterlibatan badan-badan intelijen untuk mendukung kandidat tertentu.
Pada dasarnya, badan intelijen memiliki pengguna dan dalam konteks intelijen strategis, pengguna tersebut adalah Presiden. Maka, sudah seharusnya Presiden mendapatkan briefing mengenai kondisi terkini negara agar dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan fungsi intelijen untuk memberikan peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan strategis. Mencari angsa hitam, demikian istilah yang sering digunakan.
Dalam rangka membangun peringatan tersebut, badan intelijen melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, terbuka maupun tertutup, dan mengolahnya dengan teknis analisis tertentu untuk membuat informasi tersebut bernilai penting. Dalam kerangka tersebut, informasi menjadi hal mendasar dalam kinerja intelijen.
Di dunia yang semakin terbuka seperti sekarang ini, analisis intelijen tidak lagi bergantung pada informasi yang bersifat tertutup yang dikumpulkan melalui operasi khusus. Di era Perang Dingin, informasi tertutup, yang juga dikenal sebagai human intelligence, memainkan peran dominan. Namun, saat ini, dunia digital membuat beragam informasi tersedia secara melimpah di ruang-ruang terbuka. Open source intelligence, social media intelligence, hingga crowdsourcing intelligence dapat dicari dengan mudah.
Beban kerja intelijen saat ini bukan lagi pada kebutuhan melakukan berbagai operasi pengumpulan informasi namun pada kemampuan untuk menata informasi. Hal ini tidak berarti aktivitas human intelligence tidak diperlukan lagi. Yang utama adalah bagaimana menyatukan berbagai jenis informasi tersebut.
Salah satu contoh tentang perlunya menyatukan informasi intelijen terjadi pada kasus serangan teror 9/11 di Amerika Serikat. Laporan 9/11 Commission Report dengan tegas menyimpulkan bahwa kegagalan utama terjadi pada kemampuan badan-badan intelijen Amerika Serikat dalam menghubungkan informasi (connecting the dots). Artinya, informasi yang tersedia sebenarnya memadai namun tersegmen dalam lembaga-lembaga. Dalam konteks ini, saran Presiden Joko Widodo tentang orkestrasi intelijen, terlepas dari pro dan kontra yang muncul, menjadi penting.
Orkestrasi intelijen tersebut pada dasarnya dikaitkan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem manajemen data intelijen agar bisa melewati batas-batas organisasional atau juga dikenal secara akademik sebagai fusi intelijen.
Dengan adanya fusi intelijen tersebut, pemanfaatan data bisa menjadi lebih efisien terutama dalam melindungi keamanan negara dan juga bangsa, yang sejalan dengan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres PAN.
Namun, publik, termasuk akademisi, merespon berbeda terhadap ide orkestrasi intelijen tersebut. Perdebatan justru terfokus pada siapa yang menyampaikan usulan mengenai orkestrasi intelijen tersebut. Hal ini bertentangan dengan mandat dalam Undang-Undang Intelijen Negara yang secara jelas menunjuk BIN sebagai kordinator penyelenggaraan intelijen negara. Ide tersebut dianggap sebagai upaya melemahkan kewenangan BIN dan, sebaliknya, memperkuat peran Kementerian Pertahanan yang sebenarnya tidak memiliki fungsi intelijen.
Di Indonesia sendiri, intelijen telah menjadi fokus reformasi. Berbagai kontrol demokratis telah diterapkan. Jika dianggap kurang, kontrol tersebut dapat ditambah atau disempurnakan. Namun, meningkatkan kontrol bukan berarti membatasi wewenang intelijen. Meminta pertanggungjawaban tidak selalu harus dilakukan dengan merusak kinerja badan intelijen.
Sebaliknya, penguatan badan-badan intelijen, terutama BIN, menjadi penting mengingat tantangan saat ini dan masa depan yang semakin kompleks. Dunia yang dipenuhi dengan keterhubungan ini membutuhkan kapasitas intelijen yang kuat dalam mengumpulkan dan mengolah informasi.
Dari sisi praktis, Indonesia telah memiliki berbagai badan intelijen dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun, saat ini bukan saatnya lagi untuk memasukkan informasi yang mereka kumpulkan ke dalam kotak-kotak terpisah. Ancaman terhadap negara ini bukan lagi berasal dari dalam atau luar saja namun telah saling terhubung.
Suatu kasus penyelewengan pajak sangat mungkin terhubung dengan aktivitas kelompok kejahatan lintas negara yang didukung oleh negara tertentu. Oleh karena itu, perlu ada hubungan antara badan-badan intelijen tersebut. Hal-hal tersebut mungkin tidak selalu terjadi pada tingkat nasional, namun bisa dimulai dari tindakan di sebuah wilayah terpencil.
Oleh karena itu badan intelijen harus mampu mencapai setiap sudut wilayah Indonesia. Penataan tersebut penting agar cakupan area aktivitas pengumpulan data bisa menjadi lebih luas.
Broto Wardoyo
Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Program Kajian Intelijen Stratejik, Universitas Indonesia
Editor: Wahyu Aji
Sumber: https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/08/26/fusi-intelijen-untuk-kepentingan-bangsa
