Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, mengatakan bahwa negara dapat menghemat anggaran hingga Rp150 – Rp200 triliun per tahun dengan mengubah skema subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.
Menurut Burhanuddin, skema subsidi energi saat ini belum tepat sasaran karena hanya menyasar komoditas bukan pada target masyarakatnya. Dia menyarankan agar subsidi diberikan langsung kepada orang atau keluarga miskin secara tunai (BLT) untuk menghemat anggaran hingga Rp200 triliun.
Burhanuddin menjelaskan bahwa nilai subsidi energi sebesar Rp540 triliun pada tahun 2023 belum sesuai dengan kondisi lapangan. Contohnya di Solo, subsidi listrik hanya cukup untuk satu lampu per rumah, meskipun seharusnya bisa membantu masyarakat ekonomi bawah.
Dia juga menilai bahwa masyarakat miskin tidak benar-benar mendapatkan manfaat dari subsidi BBM dan LPG karena tidak memiliki kendaraan atau LPG bersubsidi hanya cukup untuk jangka waktu singkat. Oleh karena itu, dia menyarankan agar subsidi energi dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Burhanuddin menekankan pentingnya mengalihkan subsidi energi ke hal yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
