Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong percepatan upaya transformasi layanan digital di Indonesia. Transformasi ini harus dilakukan oleh semua jajaran pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi menyampaikan arahan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja. Anas menambahkan percepatan transformasi digital ini harus diterapkan dengan sejumlah langkah strategis yang dipaparkan Presiden. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Kedua, untuk mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini. Hal keempat adalah perlindungan data pribadi. Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, tetapi Anas memastikan soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Kelima, langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, digital ID, digital payment, dan layanan aparatur negara.
Presiden ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam transformasi digital.
Jokowi Mengungkap 5 Kunci untuk Meningkatkan Transformasi Digital Layanan Pemerintah
