Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia jelang akhir tahun. Ada sejumlah bantuan berupa uang hingga diskon pajak yang bisa dimanfaatkan.
Langkah ini diambil mengingat tekanan yang dihadapi masyarakat semakin berat yang mayoritas disebabkan makin memburuknya kondisi dunia.
Berikut ini, daftar paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah:
1. BLT El Nino
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino bagi 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). BLT El Nino yang dikucurkan untuk membantu keluarga tidak mampu di tengah kemarau panjang ini akan dibagikan pada November hingga Desember 2023.
Sri Mulyani mengungkapkan bantuan ini akan diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan per KPM. Dia memastikan penerimaan BLT akan tepat sasaran karena seluruh data telah terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, data 18,8 juta KPM sudah tersedia datanya.
“Mereka (KPM) akan mendapatkan Rp200 ribu per bulan untuk November dan Desember. Kita berikan Rp200 ribu untuk menambah daya beli mereka,” ujar
2. Tambahan Bantuan Beras
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun. Adapun, menurut Sri Mulyani, penyelenggaranya adalah Bapanas.
3. Bantuan Biaya Administrasi untuk MBR
Untuk rumah MBR, katanya, ditambahkan lagi bantuan administrasi selama 14 bulan.
“Ini berarti kita perkirakan untuk MBR ini Rp0,3 triliun tahun ini dan Rp0,9 triliun tahun depan. Untuk rumah komersial tadi, pajak DTP-nya itu Rp0,3 triliun periode November-Desember 2023, dan tahun depan Rp1,7 triliun,” ujar Sri Mulyani.
– periode November-Desember 2023: sebesar Rp 4 juta per rumah
– periode Januari-Desember 2024: sebesar Rp 4 juta per rumah
“Kita juga memutuskan menaikkan treshold harga rumah yang bisa dibeli oleh MBR, yang disebut bersubsidi. Yaitu menjadi Rp350 juta baik rumah tapak maupun rumah susun.
Dalam hal ini, semua rumah di bawah Rp350 juta itu mendapatkan fasilitas biaya administrasi dan juga PPN di-DTP-kan,” katanya.
4. PPN DTP
PPN ditanggung pemerintah (DTP) ini diberikan untuk pembelian rumah baru komersial, dukungan untuk rumah masyarakat berpendapatan rendah (MBR), serta dukungan rumah masyarakat miskin.
Sri Mulyani menjelaskan, untuk dukungan rumah komersial berupa PPN DTP pembelian rumah baru seharga di bawah Rp2 miliar selama 14 bulan.
“PPN akan ditanggung pemerintah untuk penjualan rumah baru karena ini untuk menghabiskan stok yang ada, yang harganya di bawah Rp 2 miliar. Untuk periode November tahun ini sampai dengan Juni 2024, jadi ada 8 bulan, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 100%. Artinya tidak dipungut PPN untuk pembelian rumah baru di bawah Rp 2 miliar,” jelasnya.
Sedangkan untuk Juli hingga Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah adalah 50 persennya. Kebijakan PPN DTP tersebut, tegasnya, untuk pembelian rumah komersial oleh siapa saja asalkan harga rumah yang dibeli adalah di bawah Rp 2 miliar.
“Kita harapkan dengan demikian sektor properti dan perumahan akan meningkat kegairahan dari sisi pembeli maupun pengembang. Karena rumah di bawah Rp 2 miliar diharapkan kalau permintaan naik sektor properti akan meresponsnya,” ujarnya.
5. Rumah Sejahtera Terpadu (RST)
Selain itu, lanjutnya, untuk masyarakat miskin, sebagaimana program membangun rumah oleh Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk renovasi hingga bedah rumah, Rp 20 juta per rumah. Program ini masuk ke dalam Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
“Target untuk November-Desember 2023 kita tambahkan lagi. Kalau bisa menyelesaikan tambahan 1.800 rumah untuk keluarga miskin yang rumahnya diperbaiki dengan anggaran Rp20 juta. Kami menyediakan Rp36,2 miliar,” katanya.
6. Percepatan Penyaluran KUR UMKM
Pemerintah juga akan mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Akselerasi KUR ini merupakan upaya pemerintah untuk melancarkan penyalurannya, meningkat implementasinya yang tersendat sepanjang Semester I.
“Kita mendorong KUR ini ya tahun ini untuk bisa ditingkatkan mencapai Rp 297 triliun targetnya. Kita melihat pelaksanaan KUR agak tersendat pada semester satu, maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297,” ucap Menkeu.
Dengan kebijakan ini, Sri Mulyani meyakini ekonomi Indonesia bisa bertahan dari guncangan global. Selain itu, dia berharap dengan paket kebijakan ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijaga sebesar 5,06% pada kuartal keempat 2023.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pengusaha: Aturan Baru PPN Terbit, Biaya Logistik Bisa Naik
(mij/mij)
