Jakarta, CNBC Indonesia – Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu topik yang paling sering disinggung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Selama masa kampanye, kepastian masa depan calon ibu kota negara itu “goyang” habis-habisan.
Hal ini tentu menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, proyek tersebut sedang berjalan dan aparatur negara ditargetkan pindah secara bertahap mulai 2024 mendatang.
Adapun, indikasi batalnya mega proyek ini muncul dari calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan. Dalam kampanyenya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkali-kali mengkritik proyek pemindahan ibu kota tersebut.
Jika terpilih, Anies berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek IKN. Ia mengatakan, anggaran yang dimiliki negara sedikit dan lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Selama kampanye, proyek-proyek nasional dengan skala besar, seperti IKN, memang selalu menjadi keputusan politik, selain pertimbangan ekonomi. Bahkan, tidak jarang proyek yang digagas satu pemimpin tingkat nasional dibatalkan ketika rezim berganti,” tulis CNBC Indonesia.
Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, peristiwa dibatalkannya proyek yang digagas kepala negara pernah beberapa kali terjadi ketika tampuk kepemimpinan nasional berganti.
Berikut daftar sejumlah proyek yang dibatalkan akibat pergantian presiden:
Proyek Ibu Kota Jonggol
Presiden Soeharto sempat berencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu.
Proyek Mobil Timor
Orde Baru juga pernah memiliki proyek mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh anak Presiden Soeharto, Tommy Soeharto.
Jembatan Selat Sunda
Sejarah proyek jembatan Selat Sunda bisa ditarik hingga 1960, yakni ketika profesor Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mendukung rencana tersebut dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Melalui Perpres itu, peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2014. Namun, rencana itu tidak kunjung terjadi hingga SBY lengser pada 2014.
Rencana pembangunan jembatan ini kemudian tak pernah disinggung lagi oleh Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2014, Andrinof Chaniago yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tidak ada rencana dari presiden untuk melanjutkan proyek ini.
