Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menekankan bahwa middleman atau pedagang perantara alias calo harus dihilangkan dalam proses pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Menurutnya, penghilangan middleman ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja alutsista harus melalui skema pemerintah dengan pemerintah atau g-to-g (government to government).
“Meniadakan praktik middleman dalam penyelenggaraan alutsista seperti peraturan perundang-undangan mengharuskan itu G-to-G,” ungkap Anies di Debat Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
“Jadi kami melihat dengan cara seperti itu meningkatkan alokasi itu satu hal mengefisienkan,” tegasnya.
Melalui cara itu, Anies mengatakan, anggaran pertahanan bisa didongkrak untuk memperoleh alutsista yang tidak bekas. Menurutnya, cara itu lebih efisien sehingga perolehan belanja alutsista bisa dinaikkan 1-1,5% dari PDB.
Selain penghilangan middleman dalam pengadaan alutsista, ia mengatakan, anggaran pertahanan juga bisa ditingkatkan dengan perbaikan tata kelola utang hingga peningkatan perolehan pajak untuk meningkatkan ekonomi negara.
“Kita harus perbesar GDP kita, perbesar APBN kita karena itu pertumbuhan ekonomi juga penting yang merata dan berkualitas, harapannya maka kita memiliki pemasukan negara yang cukup,” ungkap Anies.
