Pemerintah akan mengevaluasi kelanjutan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri. Evaluasi ini dilakukan karena belum maksimalnya pemanfaatan gas oleh perusahaan penerima HGBT. Koordinator Penyiapan Program Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqien menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan proses review terhadap pengguna HGBT, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.
“Kami berharap ada evaluasi dari setiap pengguna gas bumi,” ujar Rizal dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu (28/2/2024). Jika ditemukan pengguna HGBT yang tidak memenuhi komitmen awal, pemerintah tidak ragu untuk mengurangi atau bahkan menghentikan keberlanjutan kebijakan HGBT.
Kebijakan HGBT sendiri dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.134 tahun 2020. Meskipun begitu, Kementerian Perindustrian telah mengajukan usulan untuk melanjutkan kebijakan tersebut. ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT sebelum memutuskan apakah kebijakan ini akan diteruskan atau tidak.
Semua keputusan terkait kebijakan HGBT juga akan memperhatikan ketersediaan bagian negara yang digunakan untuk menyesuaikan harga gas.
