Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya menyelesaikan masalah pendataan dan administrasi kependudukan di DKI Jakarta. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai salah satu strategi mengatasi masalah ketahanan pangan, khususnya di DKI Jakarta. Dengan data kependudukan yang lebih akurat, Bantuan Sosial bisa lebih lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial. Baik dalam bentuk KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi dan beberapa bantuan sosial lainnya.
“Pendataan dan administrasi kependudukan kerap dihadapi anggota Forum Mitra Praja Utama. Untuk itu dukungan serta arahan dirjen kependudukan dan catatan sipil dibutuhkan. Sehingga data kependudukan lebih akurat, penggunaan APBD untuk fasilitas bansos lebih tepat sasaran,” ujar Joko dalam acara Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, Jumat, (16/5/2024).
Apalagi lanjutnya DKI Jakarta sangat unik. Karena jumlah warganya sangat banyak jika di siang hari. Sementara pada malam hari berkurang sangat drastis.
“Penduduk DKI 11,3 juta orang berdasar data kependudukan. Tentu ini bervariasi pada siang hari jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan malam hari. Mungkin berbeda dengan Surabaya, siang malam tidak terlalu drastis ketimpangannya dibandingkan Jakarta,” jelasnya.
Setelah dilakukan penelitian atau pendataan oleh dinas dukcapil ternyata penduduk DKI Jakarta hanya 8,5 juta yang benar-benar memiliki KTP dan tinggal di Jakarta. Jika melihat perbedaan data tersebut, tentu hal ini dinilainya akan menjadi beban luar biasa bagi APBD.
Untuk itu tambah Joko pihaknya akan terus berkordinasi dan mendorong para anggota Forum Mitra Praja Utama mencari solusi terkait hal ini, agar penggunaan APBD bisa digunakan seefisien dan efektif dalam mencapai RPD yang sudah disepakati.
“Saya kira sama juga tujuannya Pemda lainnya sebagai anggota Forum Mitra Praja Utama,” terangnya.
