Jakarta, CNBC Indonesia – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan telah memasuki tahun ke-10. Di periode tersebut, BPJS Kesehatan sering menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan program ini. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan bahwa melalui Program JKN, negara telah menyediakan sistem jaminan sosial agar semua warga Indonesia dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Namun, seiring berjalannya waktu, peserta JKN berharap kualitas pelayanan juga ditingkatkan agar mereka dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.
“Oleh karena itu, tahun ini BPJS Kesehatan berusaha melakukan upaya Transformasi Mutu Layanan, dan senantiasa berupaya meningkatkan mutu layanan Program JKN melalui inovasi layanan yang mudah, cepat, dan setara,” kata Ghufron saat kegiatan Media Workshop dengan tema Transformasi Mutu Layanan JKN, Wujudkan Layanan JKN Berkesinambungan pada Rabu (1/11/2023).
BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memperluas kerja sama. Selain itu, BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan, baik swasta maupun milik pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuannya adalah agar semua peserta JKN merasakan pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata, baik di perkotaan maupun di wilayah terpencil.
“Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.361 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.018 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Perkembangan ini juga kami imbangi dengan peningkatan kualitas layanan,” tambah Ghufron.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Bergerak untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Direktur Rumah Sakit Pelita Insani, Gabril Taufik Basri mengungkapkan bahwa sejak menjadi bagian dari Program JKN, masyarakat tidak takut lagi untuk mengakses pelayanan di rumah sakit karena alasan biaya. Hal ini mendorong manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Diah Setyani Saminarsih, CEO and Founder CISDI, menyatakan bahwa Program JKN memperkuat komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Sistem yang diterapkan dalam Program JKN dapat menjadi contoh bagi negara lain yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kesehatan seluruh masyarakat.
Untuk mencapai Program JKN yang semakin bermanfaat bagi peserta, semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu bekerja sama dalam mengintegrasikan layanan. Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, juga setuju bahwa Program JKN merupakan jawaban atas akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya transformasi mutu layanan melalui digitalisasi, akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan semakin mudah.
Namun, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti persepsi negatif masyarakat terhadap Program JKN. Oleh karena itu, perlu dorongan untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut. Selain itu, isu kepesertaan dan pelayanan juga perlu diperhatikan. BPJS Kesehatan perlu terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan agar mencapai cakupan kepesertaan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik pada tahun 2024.
(dpu/dpu)
